Kekuatan Budaya Bali

Disalin dari buku BALI – DALAM DUA DUNIA (Potret Diri Yang Kritis)

Editor: Urs Ramseyer & I Gusti Raka Panji Tisna

Fotografi: Rama Surya

©’ 2001 oleh Museum der Kulturen Basel

Diterbitkan oleh MatameraBook, April 2003

Halaman 29-37

 

 

KEKUATAN “BUDAYA BALI”

Oleh Degung Santikarma

 

Kentongan di balai desa (bale banjar) dipukul bertalu-talu, pertanda bahaya. Orang-orang tersentak dari tidurnya, menggapai apa saja yang terdekat untuk senjata—palu, arit, pentung, atau keris. Kentongan terus bertalu-talu dan teriakan “maling!, maling!, maling!” memenuhi udara malam. Wajah ngantuk para penduduk perlahan-lahan berubah nanar dihinggapi kemarahan dan kecurigaan. Satu per satu mereka datang dan berkerumun untuk mencari tahu: malam itu seseorang telah mencuri arca-arca suci dari salah satu pura di desa mereka.

 

Satuan petugas keamanan desa (pecalang)—organisasi sipil adat yang bertugas untuk melindungi desa—segera memblokir jalan, menghadang dan memeriksa setiap orang yang lewat. Malam itu saya kebetulan lewat di sana. Seorang bersenjatakan keris mengisyaratkan agar saya menghentikan sepeda motor. Di pinggir jalan di depan saya seseorang sedang menyerahkan KTP-nya untuk diperiksa. Bahasa Indonesianya yang medok Jawa berusaha menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu-menahu perihal adanya pencurian. Ia hanya kebetulan lewat pulang kerja sebagai buruh bangunan di kota sebelah utara desa. Saya sedang mencari-cari KTP di tas ketika seorang laki dengan perawakan gempal dengan codet di mukanya bekas perkelahian, bersaput kain loreng hitam-putih, mendekat. Dengan suara parau ia bertanya: “Mau pergi ke mana Pak?” Bahasa Indonesianya yang kaku dan resmi memperlihatkan asumsinya bahwa saya adalah “orang luar” dari pulau lain. Ketika saya menjawab, dengan bahasa Bali, bahwa saya dalam perjalanan pulang, atmosfir yang tadinya tegang dan mengancam seketika berubah menjadi ramah penuh senda-gurau. Ia mengisyaratkan kepada temannya yang patroli agar memberi jalan, dan mengatakan kepada saya untuk tidak repot-repot memperlihatkan KTP. “Kaden sing nak Bali,” (“Saya kira bukan orang Bali,”) selorohnya sambil meminta maaf.

 

Kejadian semalam tetap mengiang-ngiang di benak ketika saya terbangun keesokan harinya. Berbagai macam pertanyaan muncul di kepala menuntut jawaban. Mengapa saya langsung dianggap tidak bersalah karena berbahasa Bali? Apa hubungan ke-etins-an dengan ketertiban umum, atau “budaya” dengan bayang-bayang sebaliknya? Penasaran, saya kembali ke desa menjumpai beberapa patroli keamanan yang sedang bersantai di warung memperbincangkan pencurian semalam sambil menerka-nerka kemungkinan pelakunya. Sebagian besar setuju bahwa pencurinya pasti sudah pergi tidak mungkin tertangkap, dan semuanya yakin, tanpa terkecuali, bahwa benda-benda suci junjungan mereka sudah dicuri oleh orang luar, orang etnis lain. “Orang Bali tidak mungkin melakukan hal seperti itu karena ia pasti takut oleh kesucian arca-arca itu,” sergah seorang di antara mereka. Saya kemudia bertanya “ Apa yang akan kalian lakukan seandainya dapat menangkap orang yang dianggap sebagai pencurinya?” “Kami akan habisi dia,” sahut mereka serempak. “Kami akan tunjukkan kepadanya bahwa siapapun tidak bisa begitu saja menghina budaya Bali tanpa menerima ganjaran.”

 

Di Bali zaman sekarang ini berbagai konsep identitas dan kebudayaan berajut dengan ketakutan akan kehilangan dan berbagai fantasi kekuatannya menenun sebuah tapestri makna dan ancaman. Walau para pengamat sosial memprakirakan bahwa kebudayaan Bali akan tergerus oleh pengaruh pariwisata massal, media massa dan sistem kapitalis modern, namun wacana tentang “kebudayaan Bali” sebaliknya justru tumbuh semakin kuat. Sebagian tanda-tandanya memang cukup mudah untuk diraba atau dibaca karena mereka memenuhi syarat asumsi-asumsi kita tentang bagaimana seharusnya kebudayaan itu. Toko-toko souvenir di pinggir jalan yang dipenuhi oleh pajangan kartu pos bergambar  ritual yang semarak, pura atau kuil-kuil kuna, dan wanita berkebaya dengan anggun berarak menjunjung sesajen untuk para dewa di upacara-upacara desa. Pura-pura besar di Bali sekarang semua memiliki lapangan parkir untuk bus-bus pariwisata, dan mendapat kunjungan rutin dari orang-orang Bali serta wisatawan, sementara hotel-hotel mewah menjamu tamunya dengan berbagai suguhan musik dan tari “tradisional”. Namun ada pula ciri-ciri lain tentang kemapanan baru dari sebuah kebudayaan yang lebih sulit untuk dilihat dan diartikan oleh pengamat umum. Ambil contoh papan-papan pengumuman yang dipampang di setiap pintu gerbang masuk desa di seluruh pelosok Bali yang berbunyi “pemulung dilarang masuk”: sebuah peringatan yang ditujukan kepada orang-orang non-Bali yang kalau tidak mempunyai tujuan jelas agar tidak memasuki areal desa. Dalam suatu jajak pendapat di harian Bali Post untuk menjajaki kerisauan orang Bali akan masuknya orang-orang luar untuk mengadu nasib ke Bali, hampir 90% dari responden setuju bahwa para “pendatang” sebaiknya dikenakan semacam “visa” masuk yang perlu diperpanjang setiap tahun.1 Dan yang paling mengganggu adalah bahwa hampir setiap bulan ada saja berita tentang orang Indonesia non-Bali yang benasib naas karena dituduh mencuri saat dia secara kebetulan berada di suatu tempat tertentu. Dan tidak jarang perjumpaan inter-etnis ini berakhir dengan kekerasan atau kematian dan orang Bali keluar sebagai protagonis yang membenarkan tindakan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk “menjaga kebudyaan Bali”.

 

Contoh-contoh yang baru disebut memang bukan contoh yang seketika terbayang kala kita mendengar istilah “Kebudayaan Bali”. Bagi kebanyakan orang, termasuk para wisatawan budaya, kebudayaan cenderung diartikan sebagai rangkaian pertunjukan tari, orang kesurupan, pementasan gong dan pameran lukisan yang dengan menikmatinya membuat orang menjadi “beradab” dan “berbudaya”. Kekerasan dan diskriminasi etnis dengan konotasi anti-sosial dan gangguan ketertibannya dianggap berada di luar ruang-lingkup kebudayaan, hanya sebuah pertanda budaya yang sedang dalam keadaan tertekan, atau sebagai insiden-insiden ganjil dan sial yang membuat calon wisatawan membatalkan pesanannya untuk melihat dan menikmati kebudayaan itu. Untuk sebagian orang lagi, termasuk para antropologi budaya, kebudayaan hanya dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan hidup sekelompok orang, atau kumpulan bermacam-macam arti dan kebiasaan yang memberi bentuk kepada kegiatan manusia. Kekerasan dan konflik sosial cenderung dipisahkan dari representasi antropologi umumnya tentang Bali yang lebih memusatkan pada ritual kolektif, kekerabatan atau kesenian, dan menyisihkan konflik hanya sebagai hasil ikutan negatif dari modernisasi. Dan pengamat lainnya, menyuarakan gaung gambaran era kolonial, mungkin akan mengartikan kebudayaan lain lagi. Mereka menganggap bahwa insiden-insiden eksklusivitas dan kebrutalan dengan mengatasnamakan budaya itu disebabkan oleh kecenderungan alamiah orang Bali akan kekerasan dan xenophobia sebagai gejala berlanjutnya keprimitifan dan keterbelakangan mereka. Posisi semacam ini adalah posisi yang dianut oleh para pengunjung Bali pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang membayangkan pulau ini dihuni oleh penduduk yang liar, garang dan senang berperang yang senantiasa melawan usaha-usaha Dunia Barat untuk menguasainya.2

 

Tetapi beragam kemungkinan dalam mengartikan kebudayaan itu cukup berbeda dengan cara orang Bali mengartikan kebudayaan atau kulturnya. Tekanan-tekanan sejarah, politik dan sosial ekonomi yang dialami oleh Bali melahirkan suatu konsep tersendiri tentang kebudayaan yang kemudian mereka wujudkan dalam kehidupan keseharian. Hal ini tentunya tidak berarti bahwa pemahaman orang Bali tidak terlepas dari pengaruh atau ide yang lahir di tempat lain. Walau industri pariwisata bersikeras untuk mengklaim bahwa Bali adalah tempat yang unik dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, pulau ini tetap saja berada di wilayah bangsa yang memiliki sejarah konflik yang panjang, baik konflik lokal atau pun yang disponsori oleh Negara, atau berada dalam jaringan perdagangan dan pariwisata global. Keyataannya, berbagai kemiripan dapat dilihat dari kekerasan yang terjadi di Bali dengan kekerasan yang muncul di daerah-daerah Indonesia lainnya. Sebagai contoh, antropolog John Pemberton pernah memaparkan bagaimana misalnya di pulau tetangga, Jawa, orang-orang modern atau urban kelas menengah Jawa memandang “desa” sebagai suatu wilayah yang menakutkan di mana cara-cara hidup primitif atau pra-modern mereka dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas sosial. Dia menulis bahwa “…ketakutan orang kota tersesat di perjalanan di daerah pedesaan tepatnya bersumber pada bayangan ketakutan berjumpa dengan gerombolan orang desa yang keliru menganggapnya maling yang tanpa bertanya-tanya melakukan tindakan.”3 Bagaimanapun kentalnya deskripsi ini menggemakan pengalaman saya dengan para patroli desa, situasi di Bali tetap saja berbeda. Di Bali, kampanye “cinta desa” berpadu dengan bayangan-bayangan romantis dari para wisatawan tentang kehidupan pedesaan yang terpencil telah menciptakan sketsa desa sebagai tempat tumbuhnya harmoni sosial, penuh dengan kenangan manis, dan desa sebagai sumber dari tradisi dan nilai-nilai moral. Hampir semua orang perkotaan Bali masih terkait dengan desa kelahirannya melalui hubungan ritual dan kekerabatan dan kembali ke desa pada waktu hari raya besar seperti Galungan, Kuningan dan Nyepi (baca juga Panji Tisna, Hal. 17).  Ketakutan yang menyelimuti pedesaan di Bali bukanlah ketakutan terhadap keprimitifan tempo dulu—“massa” kelas bawah—tetapi ketakutan akan tercemarnya desa sebagai mata air kebudayaan oleh polutan asing seperti halnya figur maling yang telah disebutkan sebelumnya. Kekhawatiran yang semakin meluas akan terancamnya kesucian budaya oleh elemen asing inilah yang sangat berperan dalam memperkuat gambaran-gambaran Bali yang esensial dan ideal sebagai tempat yang masih murni yang harus dijaga dan dilindungi tanpa kompromi.

 

Gambaran-gambaran tentang bagaimana budaya Bali sedemikian diidealkan dapat diamati langsung pada tanggapan tentang kejadian “Kamis Kelabu”, 21 Oktober 1999, ketika publik Bali memprotes kegagalan Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia dengan mengamuk di jalanan, membakari bangunan, menjarah toko, dan menebangi pepohonan. Beberpa “pengamat budaya” yang terkemuka bukannya mengambil jarak dengan para perusuh atas pertimbangan perbandingan tingkatan atau posisi sosial atau secara lebih arif lagi mencoba memahami genealogi atau asal-usul dari kemarahan yang sedemikian besar itu, mereka malahan menuding bahwa penyebab dari kerusuhan itu sepenuhnya bersumber dari luar Bali dan menyimpulkan bahwa yang bertanggung jawab adalah “elemen luar” yang misterius. L.K. Suryani, seorang intelektual publik yang dihormati dan profesor ilmu Psikiatri di Universitas paling terkemuka di Bali, membuat klaim di media bahwa orang Bali tidak mungkin terlibat dalam kekacauan itu apalagi menjarah karena “orang Bali tidak mungkin mencuri karena percaya kepada hukum karma,” konsep Hindu yang menetapkan bahwa perbuatan buruk seseorang pasti akan membawa akibat buruk bagi kehidupannya.4 Di sini budaya kemudian menjadi wahana untuk membuat garis pembatas antara orang dalam, dan orang luar dan sebagai alat kontrol sosial. Akhirnya kebudayaan Bali tetap didefinisikan sebagai sesuatu yang harmonis, spiritual dan damai, sedang mereka yang terlibat dalam konflik atau protes politik dilihat tidak saja sebagai kelompok anti-sosial atau tidak berbudaya tetapi juga pasti bukan orang Bali. Orang Bali tidak mungkin mencuri karena selain terikat oleh larangan agama, mereka tidak akan mau merusak reputasi kebudayaannya di mata dunia yang demikian mengagumi dengan tindakan-tindakan semacam itu.

 

Kekhawatiran akan kehilangan budaya dan kemampuan untuk menahannya juga disampaikan, walau dengan sudut pandang yang berbeda, oleh Agung Rai, pemilik galeri dan museum ARMA yang terkenal di Ubud. Secara terbuka ia mengingatkan agar orang Bali berhenti menjual tanahnya kepada pemodal non-Bali karena hal itu tidak saja dapat merusak ekosistem Bali tetapi juga menggerus esensi kebudayaan untuk selamanya ketika deretan toko-toko souvenir dan bungalow menggantikan lahan-lahan hijau dan bebukitan. Ia berpendapat bahwa ketimbang menjual lahan, orang Bali lebih baik menawarkan budayanya untuk pasaran pariwisata. “Kalau kita menjual kebudayaan paling tidak kita masih memilikinya, sedangkan kalau menjual sawah, ya hilang selamanya,” kilahnya.5 Di sini budaya menjelma menjadi sumber daya yang tidak terhabiskan, benda abadi yang dapat diperjualbelikan tanpa mengurangi, merusak atau mengubahnya. Dengan menjadikan budaya dan bukannya lahan sebagai komoditi andalan, orang Bali akan mampu menahan ancaman invasi asing yang berwujud pariwisata massal atau Jakarta itu, dan pada saat yang sama dapat memetik keuntungan sambil melakukan pelestarian.

 

Para komentator ini, walau datang dari latar belakang sosial yang berbeda—desa, universitas dan galeri seni, atau kelas bawah dan elit—namun memiliki persamaan kesimpulan yang menyatukan mereka: bahwa Bali sedang mendapat serangan dari predator luar dan dalam bahaya kehilangan sesuatu yang sangat vital. Etnis lain dilihat sebagai sumber ketidak-stabilan sedang orang Bali secara kolektif dipandang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi tradisi kebudayaan. “Bali” dibayangkan sebagai satu-kesatuan yang berada pada suatu ruang dengan batas-batas yang jelas (Pulau Bali), secara langsung dihubungkan dengan bahasa tertentu (bahasa Bali), cara hidup tertentu (adat Bali), dan agama tertentu pula (Hindu Bali). Secara keseluruhan orang Bali dianggap menjadi pemilik bersama budaya ini yang secara sukarela menjadi partisipan dari semua kegiatan untuk memeliharanya, yang menjalankan tanggung jawab ini dengan tulus, penuh senyum, berbekal bakat alamiah untuk melakukan kerja sama secara harmonis. Ketika ada sesuatu yang tidak beres—seseorang mati terbunuh, ada pencurian, atau tanah-tanah terjual—semuanya lalu ditimpakan pada orang luar. Hal-hal seperti ini yang berulang-kali terjadi kemudian memperkuat keyakinan bahwa Bali memang sedang terancam; dan mempertebal garis simbolis yang membatasi orang Bali dengan orang luar yang miskin warisan budaya.

 

Sebagai suatu benda yang kongkret dengan definisi esensi dan bentuk yang jelas, “budaya Bali” telah menjadi sesuatu yang di dalam benak orang Bali merupakan milik yang eksklusif. Sebagai pemilik bersama kebudayaan ini, setiap orang Bali secara otomatis dianggap menghormati nilai-nilai lokal ini tanpa ada tanda tanya atau kritik. Secara definisi “Orang luar” dianggap tidak ikut berpartisipasi dalam komunitas budaya ini, atau tidak terikat oleh kepercayaan atau loyalitas kepada aturan-aturannya. Etnis dari daerah Indonesia lainnya dipercayai datang ke Bali hanya untuk memanfaatkan budaya Bali yang kini menjadi barang sangat berharga bagi industri pariwisata. Dengan mengambil pekerjaan di sektor pariwisata atau membeli lahan untuk membangun hotel, mereka secara tidak sah dianggap mengambil keuntungan dari budaya Bali, menyedot isinya tanpa memberi kontribusi balik. Posisi perekonomian Bali yang relatif kuat dibandingkan dengan provinsi Indonesia lainnya ditengarai sepenuhnya berkat warisan budaya Bali yang unik yang mendatangkan dolar turis melalui “pariwisata budaya”. Para birokrat Bali memang semua membela pariwisata Bali sebagai pariwisata budaya dan menyatakan bahwa jutaan orang asing yang tiba di Bali setiap tahunnya datang untuk menyaksikan keagungan tradisi kuna dan bukan untuk minum bir dan berbelanja dengan murah. Ketika pariwisata mereduksi keragaman praktek budaya Bali menjadi program dua-jam dari rangkaian rencana perjalanan bus pariwisata, perbedaan-perbedaan budaya yang internal di Bali kemudian terhapus dari representasi kebudayaan secara umum. Sebagai contoh, hampir tidak ada wisatawan dan oleh karenanya hampir tidak ada pemandu atau promotor wisata Bali yang memperhatikan masjid-masjid maupun gereja–gereja yang bertebaran di Bali. Mereka lebih memilih jalur-jalur yang menuju ke pura Hindu yang terkenal seperti Besakih dan Tanah Lot yang menjadikannya ikon-ikon postcard Bali yang sempurna. Pertentangan-pertentangan yang berhubungan dengan pura ini, seperti konflik Bali Nirwana Resort di Tanah Lot6 atau perdebatan seru yang terjadi tentang peranan pendeta Bali non-Brahmana pada upacara-upacara yang berlangsung di Besakih7(baca juga Pitana, hal. 121) dengan sengaja dihilangkan dari citra-citra ini.

 

Ketika “budaya” direduksi menjadi benda yang dapat dimiliki, atau diberi label harga untuk dijual kepada wisatawan, maka rasa kerentanan kemudian muncul di kalangan orang Bali yang kuatir kalau harta berharga ini sewaktu-waktu bisa saja hilang atau dicuri orang. Kebudayaan seperti menjadi barang antik mahal yang mesti dibersihkan, dipajang di museum, diasuransikan dan dijaga setiap saat agar tidak rusak. Orang Bali kemudian menjadi penjaga-penjaga museum lengkap dengan seragam ala militernya, senjata, serta perilaku-perilaku defensif yang dipertontonkan oleh para patroli kemanan lokal.

 

Budaya sebagai Kekuatan dan Kekuatan melalui Budaya

Dihadapkan pada wacana yang semata melihat Bali sebagai obyek budaya yang berharga yang harus dilindungi dari ancaman luar, rasanya sangat menggoda untuk mencoba menandinginya dengan wacana lain dengan menunjukkan beberapa fakta. Bahwa Bali tidaklah selalu harmonis dan sudah pasti tidak homogen dan statis. Bali adalah—dan sudah dari dulu—tempat bertandingnya berbagai penafsiran dan berbagai cara untuk menjadi orang Bali. Bali adalah sebuah mosaik yang senantiasa berubah bentuk sesuai dengan ide-ide yang masuk dari luar baik itu berupa barong yang diilhami oleh unsur Cina atau penggunaan uang kepeng Cina dalam sesajian, atau Harley Davidson dan heavy metal yang kini menjadi bagian dari kebudayaan para orang mudanya. Dan Bali tidak hanya berhenti pada garis perbatasan pulaunya, melainkan terus berlanjut mencakupi orang Bali yang kini menjadi bagian diaspora-nya Jakarta, Australia, Eropa, atau Amerika atau juga para transmigran di Sumba, Sumatera, atau Sulawesi. Suka tak suka Bali juga mencakupi populasi ribuan ekspat Barat baik yang tinggal semi-permanen atau menetap di Bali yang di antaranya banyak menikah dengan orang Bali atau sudah berubah keyakinan menjadi Hindu Bali dan acap terlibat dengan apa yang oleh orang Bali disebut kebudayaan seperti upacara agama, kesenian tradisional, atau berbahasa Bali.

 

Tetapi fakta-fakta yang dapat menandingi kesimpulan umum tentang kebudayaan sering tidak mendapat perhatian. Anggota patroli keamanan desa yang saya jumpai, seperti kebanyakan orang Bali lainnya, menyadari bahwa memang sudah sejak dulu Bali juga rumah dari berbagai kaum minoritas Muslim, Kristen dan Budha yang menyebut dirinya orang Bali walaupun tidak memeluk agama Hindu Bali—yang juga sebenarnya belum lama distandarisasi menjadi sebuah doktrin yang nampak koheren oleh para birokrat dan sekolah-sekolah. Tetapi toh kesadaran semacam itu tidak mampu juga menghentikan orang-orang desa yang saya sebut sebelumnya untuk mengklaim bahwa orang Bali secara alamiah pasti menghormati benda-benda sakral Hindu dan mereka tidak akan mungkin mencurinya. Dengan kesadaran bahwa agama-agama lain pun juga melarang umatnya untuk mencuri ternyata tidak mampu juga mencegah asumsi mereka bahwa si pencuri adalah orang luar yang bermaksud untuk “melecehkan budaya Bali”. Siapa pun yang menyaksikan langsung kejadian Oktober 1999 di Bali akan dengan mudah melihat ribuan “orang Bali tulen” ikut terlibat aksi pembakaran, penjarahan dan kekacauan. Orang Bali yang menggubris cerita-cerita orang tua maupun kakeknya akan tahu bahwa pada tahun 1965/66 sekitar 80.000 orang Bali atau sekitar 5-6% dari penduduknya terbunuh dalam wabah kekerasan massal yang ditengarai disulut oleh percobaan penggulingan pemerintahan oleh komunis di Jakarta walau sebenarnya kekerasan ini banyak dipicu oleh perselisihan panjang berlatar-belakang kasta, tingkatan sosial, tanah dan perselisihan keluarga.8Sejarah Bali yang penuh dengan kekerasan ternyata sama sekali tidak mampu mencegah orang Bali untuk mengkhayalkan sebaliknya.

 

Bagaimana kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan gambaran-gambaran bahwa Bali adalah pusat perdamaian, harmoni, gotong royong dan kebaktian abadi pada agama Hindu? Dan bagaimana kita bisa menjelaskan kegairahan orang Bali yang sedemikian rupa untuk melindungi budayanya, dan bagaimana pula menjelaskan fakta segregasi etnis yang muncul sebagai salah satu akibat dari kegairahan itu?

 

Kiranya penting untuk disadari bahwa dengan ter-reduksi-nya kebudayaan berikut segala kerumitannya menjadi suatu benda yang bisa dimiliki oleh orang Bali, Bali kemudian menjadi sangat ideal untuk diposisikan memasuki pasaran global dan untuk melayani kepentingan-kepentingan Negara. Budaya yang sudah dikemas dan dibuat mengkilap adalah budaya yang mudah dijual. Budaya yang dibersihkan elemen-elemen sentimental seperti gotong royong, senyum ceria, dan spiritualitas yang tulus dicampuri sedikit dengan goresan elemen-elemen artistik adalah budaya yang siap menjawab permintaan pasar akan suatu yang romantis, alternatif dari modernitas dunia Barat. Dan budaya yang bisa mengatur anggotanya ke dalam suatu orde yang stabil adalah budaya yang mudah dipimpin. Bukan suatu kebetulan kalau pemerintah Orde Baru Indonesia menghabiskan banyak sekali energi dan sumber daya untuk membangun dan menyebar-luaskan gagasan kebudayaan melalui retorika resmi, melalui program pengembangan lahan lokal, dan melalui sekolah-sekolah negeri. Untuk mengatur populasi negara yang sedemikian beragam dengan ratusan kelompok linguistik yang tersebar di wilayah ribuan pulai ini, pemerintahan Soeharto dipaksa untuk mengerahkan suatu konsep bahwa budaya itu adalah sesuatu hal yang unik dan jelas yang harus dilindungi dari kekuatan tak menentu (chaos); sebuah konsep yang membantu merapikan apa yang sebenarnya sangat berpotensi sebagai perbedaan budaya yang mengkhawatirkan menjadi unit-unit sosial yang konstan dan berfungsi. Kebudayaan oleh negara telah direduksi menjadi seni dan kerajinan rakyat, ritual mereka yang kuno dan semarak, serta potensi mereka untuk bekerja sama secara harmonis untuk melayani negara.

 

Resistensi, Reproduksi dan Reformasi

Perlu dipahami bahwa rasa kehilangan dan ancaman—yang terendap dalam bentuk pemikiran bahwa budaya mereka sedang mengalami serangan –yang sedemikian menyusupi Bali dalam era pasca-reformasi ini adalah sebagian besar akibat penderitaan yang dialami orang Bali selama pemerintahan rejim Orde Baru. Korupsi yang sedemikian merajalela hampir di setiap strata birokrasi era Soeharto membuat mereka yang tidak memiliki pelindung yang kuat atau kemapanan ekonomi untuk mendapatkannya mengalami represi hak-hak sipil, pembungkaman suara politik, dan ancaman terhadap kesejahteraan hidupnya. Banyak orang Bali, terutama yang hidup di daerah yang ditargetkan untuk pengembangan pariwisata, melihat tanah-tanah mereka diambil alih atau dibeli dengan harga murah, lapangan golf menggantikan sawah-sawahnya, dan hotel bintang lima dengan “gaya Bali” yang gemerlap beridiri di atas rumah-rumah sederhana milik para petani atau nelayan. Peraturan negara tentang sertifikasi tanah yang mengharuskan bahwa semua petak tanah harus tercatat sesuai nama pemilik yang sah, dikombinasikan dengan sistem peradilan yang korup, melahirkan konflik kepemilikan tanah yang berkepanjangan ketika ada individu-individu yang mulai mengklaim tanah-tanah publik sebagai miliknya.

 

Memperhatikan sejarah yang ada, saya kira, bukanlah suatu kebetulan kalau banyak orang Bali seperti Agung Rai yang telah dikutip di atas berpendapat bahwa menjual tanah sama artinya dengan menjual kebudayaan. Perumpamaan ini kemudian diperkuat lagi oleh definisi yang memandang budaya sebagai suatu benda, harta yang bisa diwariskan turun-temurun tanpa menghiraukan pergerakan sejarah. Di Bali, tanah memang merupakan warisan yang secara tradisi kita terima dari para tetua. Ketika tanah-tanah mulai hilang dibeli oleh para pengembang pariwisata, warisan apa lagi yang bisa diturunkan oleh orang Bali ke generasi berikutnya? Ketika tanah-tanah yang lepas dari tangan orang Bali kemudian mengatur-ulang kegiatan keseharian dan pencarian nafkah kita, apa jadinya orang Bali kalau bukan buruh-buruh yang harus berjuang untuk hidup di era ekonomi global yang bergerak sedemikian cepat ini? Dari sudut pandang wacana kebudayaan seperti ini, orang Bali kini memang Nampak jauh lebih kaya dari yang sebelumnya, baik secara material maupun spiritual, karena kita adalah pemilik kolektif yang boleh berbangga dari sebuah warisan budaya yang sedemikian berharga yang bisa meraih harga mahal di pasaran dunia. Goncangan akibat loncatan dari ekonomi agraris ke ekonomi berbasis pariwisata dipercaya akan terredam oleh keyakinan bahwa gaya hidup baru ini tidak akan menimbulkan gesekan-gesekan sosial atau perjuangan-perjuangan ekonomi baru, melainkan menciptakan kemakmuran dan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya.

 

Bila ditelusuri perumpamaan kebudayaan sebagai tanah atau lahan ini menyingkap kerumitan dan keterlibatan wacana kekinian “kebudayaan” ini serta ketidak-adilan dan perbedaan-perbedaan yang tersembunyi di baliknya. Pengamatan terhadap politik pertanahan yang ada menggarisbawahi dua hal: pertama bagaimana wacana budaya itu dikelompokkan menurut jenis kelamin, dan kedua bagaimana pria dan wanita dipengaruhi olehnya. Di dalam tradisi Bali, wanita menikah ke luar dari keluarga asalnya untuk kemudian masuk ke dalam ikatan kekerabatan suaminya. Oleh karena itu wanita tidak menerima warisan tanah dari sang ayah. Perbedaan antara pria dan wanita juga terjadi di wilayah kebudayaan. Di zaman perekonomian budaya pariwisata ini, sedikit sekali wanita yang menduduki peranan penting. Kebanyakan adalah pria dan hanya beberapa wanita lajang yang bekerja di garis depan sebagai pedagang perantara (broker) dan interpreter resmi kebudayaan. Tetapi beban kebudayaan wanita kini bertambah berat oleh ritual-ritual yang tiada berkesudahan yang kini dimungkinkan oleh uang dari pariwisata. Mereka dibuat sibuk oleh kerja sosial membuat sesajen dan oleh perencanaan/ pelaksanaan ritual-ritual di masyarakatnya. Berangsur hilangnya cara hidup agraris untuk memasuki ekonomi berbasis pariwisata hanya mempertajam perbedaan bagi-tugas antara pria dan wanita. Wanita menjadi pemelihara kebudayaan sedangkan pria menjadi tenaga pemasarannya.

 

Di balik citra warisan budaya yang harmonis ini juga tersembunyi gesekan-gesekan lainnya. Kenyataan bahwa pariwisata memang jelas-jelas memberi keuntungan yang tidak merata dilibas oleh pengakuan-pengakuan bahwa orang Bali, semua tanpa memandang kelas, kasta atau jarak dari pusat keuntungan di Bali Selatan dan Gianyar, memiliki saham yang sama di dalam kebudayaan ini. Memang orang Bali yang tinggal di luar lintasan wisata sama-sama ikut memiliki kebudayaan tetapi mereka menghadapi kenyataan bahwa tanpa adanya akses yang mudah menuju pasar mereka tidak akan memiliki pembeli. Mereka yang mau ikut kecipratan hasil kebudayaannya kemudian tidak memiliki pilihan lain kecuali pindah dari desanya. Penduduk dari agama minoritas juga merasa terkesampingkan karena turis ternyata lebih antusias mengunjungi pura dari pada masjid atau gereja. Demikian pula dengan orang Bali yang ditransmigrasi oleh pemerintah ke pulau-pulau lain di Indonesia, banyak diantaranya petani tuna lahan, sekarang merasa dirugikan setelah mengetahui bahwa budaya Bali yang mereka tinggalkan ternyata sangat laku dijual.

 

Ketika kebudayaan dipermak, distandarkan, distabilisasi dan dikomersialkan, kebudayaan itu tidak saja tumbuh menjadi gaya hidup tetapi lebih dari itu menjadi sistem pengontrol dan penyisih. Agar betul-betul bisa mereform atau menata ulang Bali diperlukan kesadaran untuk memahami kekuatan dari budaya itu sendiri serta usaha untuk me-redefinisi-nya menjadi suatu yang mampu merangkul berbagai jenis harapan dan perjuangan yang membentuk pengalaman-pengalaman Bali.

 

 

Catatan akhir

 

  1. Lihat Bali Post, 12 Agustus 2000
  2. Lihat Boon 1997; Vickers 1989
  3. Pemberton 1996, hal. 237
  4. Lihat Bali Post, 23 Oktober 1999
  5. Bali Echo, Desember 1999/ Januari 2000, hal. 56
  6. Lihat Warren 2000
  7. Lihat Santikarma, Jakarta Post, 4 Mei 2000a, hal.8
  8. Lihat Santikarma, Kompas, 1 September 2000b, hal.25

 

Daftar Pustaka

 

Bali Echo

“The Don Quixote of Peliatan’s Palace”. December 1999/January 2000, hal. 56

 

Bali Post:

“Ada scenario besar di balik amuk massa di Bali?” 23 Oktober 1999, hal. 2

 

Boon, J.:

The Anthropological Romance of Bali. Cambridge: Cambridge University Press, 1997

 

Pemberton, J:

The Subject of “Java”. Princeton: Princeton University Press, 1996

 

Santikarma, D.:

“Growing tensions at Besakih temple”. Jakarta Post, May 4th 2000a

“Kisah Bali dalam keakraban dan kekerasan”. Kompas 1 September 2000b

 

Vickers, A.:

Bali: A Paradise Created. Singapore: Periplus Editions, 1989

 

Warren, C.:

“Adat and the discourse of modernity in Bali”. In: To Change Bali: Essays in Honor of I Gusti Ngurah Bagus, eds.: A. Vickers and I Nyoman Darma Putra. Denpasar: Bali Postin association with the Institute of Social Change and Critical Inquiry, University Wallongong, 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Lainnya